Contoh Makalah Perbandingan Proses Politik Di Indonesia Masa Pra Kolonial, Masa Kolonial, Dan Masa Orde Lama

Berikut ini kami sajikan contoh makalah yang berjudul tentang Perbandingan Proses Politik Di Indonesia Masa Pra Kolonial, Masa Kolonial, Dan Masa Orde Lama. Untuk lebih jelasnya simak ulasannya berikut ini:

PERBANDINGAN PROSES POLITIK DI INDONESIA MASA PRA KOLONIAL, MASA KOLONIAL, dan MASA ORDE LAMA

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Mata Kuliah “SEJARAH POLITIK”

Dosen Pengampu Kian Amboro, M.Pd

Disusun Oleh :

HENDRI SETIAWAN 13220005

IMAS DEVITA SARI 13220008

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

TAHUN

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr.wb

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat dan karunianya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tujuan pembuatan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Politik dari Dosen kami Bapak Kian Amboro, M.Pd, supaya kami mempunyai pengetahuan yang lebih luas lagi serta memahami tentang materi tersebut yang sebenarnya dan sadar akan pentingnya pengetahuan ini.

Kami sadar sebagai manusia biasa masih banyak memiliki kekurangan dalam penulisan makalah ini, maka dari itu dengan segala kerendahan hati kami memerlukan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Demikianlah makalah ini kami buat dengan baik, apa bila ada kekurangan dan tulisan yang sekiranya menyinggung perasaan pembaca kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum, Wr.wb

Metro, ..............

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penulisan

BAB II PEMBAHASAN

A. Proses Politik Pada Masa Pra Kolonial
B. Proses Politik Pada Masa Kolonial
C. Proses Politik Pada Masa Orde Lama

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proses panjang Sejarah Indonesia pada awal prasejarah hingga sampai saat ini, tentunya sangat beragam dan bervariasi dari segi bentuk maupun pelaksanaan politiknya dari masa ke masa sehingga sangat menarik untuk mengkaji tentang proses politik tersebut. Terjadinya sebuah politik tentunya tidak bisa dilepaskan dari sebuah kekuasaan, pemerintahan maupun negara demi kepentingan bersama sehingga menuntut akan adanya sebuah sistem untuk menjalankan politik tersebut. Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem, kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. 

Maka dari itu dalam makalah ini akan membahas tentang proses politik yang terjadi di Indonesia pada Masa Pra kolonial, Masa kolonial dan Masa Orde Lama karena lahirnya politik pada Masa Kolonial tentunya karena adanya Masa Pra Kolonial dan Masa Pra Kolonial sebagai panorama lahirnya Masa Orde Lama.

B.     Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Politik yang terjadi pada Masa Pra Kolonial ?
2. Bagaimana Proses Politik yang terjadi pada Masa Kolonial ?
3. Bagaimana Proses Politik yang terjadi pada Masa Orde Lama ?

C.    Tujuan Makalah

1. Untuk mengetahui serta memahami terjadinya Proses Politik pada Masa Pra Kolonial. 
2. Untuk mengetahui serta memahami terjadinya Proses Politik pada Masa Kolonial, sehingga kita dapat mempelajari perbandingannya dengan Proses Politik pada Masa sebelumnya.
3. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan Proses Politik pada Masa Orde Lama dengan masa sebelumnya.

 BAB II

PEMBAHASAN

A.    Proses Politik Pada Masa Pra Kolonial

Sejarah Indonesia sebelum masuknya kolonialisme asing terutama Eropa, merupakan Sejarah migrasi yang memiliki karakter atau sifat utama berupa perang dan penaklukan satu suku bangsa atau bangsa terhadap suku bangsa atau bangsa lainnya. Pada periode yang kita kenal sebagai zaman Pra Sejarah, maka dapat ditemukan bahwa wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia, telah menjadi tujuan migrasi suku bangsa yang berasal dari wilayah lain. 2000 atau 3000 sebelum Masehi, suku Bangsa Mohn Kmer dari daratan Tiongkok bermigrasi ke Indonesia karena terdesaknya posisi mereka akibat berkecamuknya perang antar suku. 

Kedatangan mereka dalam rangka mendapatkan wilayah baru, dan hal tersebut berarti mereka harus menaklukan suku Bangsa lain yang telah berdiam lebih dulu di Indonesia. Karena mereka memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi berupa alat kerja dan perkakas produksi serta perang yang lebih maju, maka upaya penaklukan berjalan dengan lancar. Selain menguasai wilayah baru, mereka juga menjadikan suku bangsa yang dikalahkanya sebagai budak.

Pada perkembangannya, bangsa-bangsa lain yang lebih maju peradabannya, datang ke Indonesia mula-mula sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan dagang mereka, dan kemudian berkembang menjadi upaya yang lebih terorganisasi untuk penguasaan wilayah, hasil bumi maupun jalur perdagangan, seperti misalnya kedatangan suku Bangsa Dravida dari daratan India yang sedang mengalami puncak kejayaan masa perbudakan di negeri asalnya. mereka berhasil mendirikan kekuasaan di beberapa tempat seperti Sumatra dan Kalimantan. 

Mereka memperkenalkan pengorganisasian kekuasaan dan politik secara lebih terpusat dalam bentuk berdirinya kerajaan kerajaan Hindu dan Budha. Berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut juga menandai zaman keemasan dari masa kepemilikan budak di Nusantara yang puncaknya terjadi pada periode kekuasaan kerajaan Majapahit. 

Seiring dengan perkembangan perdagangan, maka juga terjadi emigrasi dari para saudagar dan pedagang dari daratan Arab yang kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan Islam baru di daerah pesisir pantai untuk melakukan penguasaan atas bandar-bandar perdagangan. Berdirinya kerajaan Islam telah mendesak kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha ke daerah pedalaman, dan mulai memperkenalkan sistem bercocok tanam atau pertanian yang lebih maju dari sebelumnya berupa pembangunan irigasi dan perbaikan teknik pertanian, menandai mulai berkembangnya zaman feodalisme yaitu sebagai sistem pemerintahan yang dipegang oleh seorang pemimpin dan mayoritas bangsawan, kekuasaan mutlak berada dibawah kuasa mereka dan  memiliki bawahan yang juga masih dari kalangan bangsawan juga tetapi lebih rendah dan biasa disebut vasal dan jumlah bawahan tersebut banyak.

Para vasal ini wajib membayar upeti kepada tuan mereka. Sedangkan para vasal pada gilirannya ini juga mempunyai anak buah dan abdi-abdi mereka sendiri yang memberi mereka upeti. Masyarakat feodal menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dari hal tersebut membuat para pemilik tanah sebagai pihak yang berkuasa dan menempati lapisan atas struktur masyarakat atas dukungan petani lapisan terbawah. 

Di lapisan tengah terdapat pegawai kaum feodal dan pedagang. Karena itulah tanah menjadi faktor produksi utama dan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pembahasan dari feodalisme adalah tanah menjadi sumber kekuasaan bagi para tuan feodal yang memegang peranan penting pada zamannya.

B.     Proses Politik Pada Masa Kolonial

Kedatangan Kolonialisme asing khususnya Belanda telah membawa beberapa perubahan dalam sendi feodalisme, namun tidak menghancurkannya secara keseluruhan, tetapi justru menjadikannya basis atau dasar susunan ekonomi kolonial. Kolonialisme bekerjasama dengan kekuatan feodal lokal menjalankan penindasan yang paling keji dan vulgar terhadap rakyat Indonesia, dan pada masa tersebut kebijakan dan praktek migrasi benar-benar sepenuhnya melayani kepentingan ekonomi politik penguasa kolonial. 

Pada masa itu, orang Jawa menjadi sasaran utama dari kebijakan migrasi kolonialisme Belanda. Setelah berakhirnya Perang Jawa (1825-1830), Pemerintah Kolonial Belanda berkepentingan untuk membuka sumber-sumber ekonomi di luar Jawa, termasuk dalam rangka mengembangkan kekuasaannya secara lebih besar di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan untuk mengantisipasi persaingan dengan negara-negara kolonial lainnya.

Atas dasar itulah, maka orang Jawa banyak dikirim ke luar Jawa untuk diperkerjakan di tempat-tempat yang kaya dengan sumber alam. Pada kurun waktu yang hampir sama, orang Jawa dan Sumatra juga semakin banyak yang migrasi ke Semenanjung Malaya (sekarang Malaysia dan Singapura). 

Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat sebab intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana, seperti pergantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat keraton, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan kerajaan. Kejayaan kerajaan-kerajaan pada masa sebelum kehadiran Bangsa Barat satu persatu mengalami kemerosotan bahkan keruntuhan. Pada masa Kerajaan Rakyat diperintah oleh raja yang adalah Bangsa Indonesia.

Pada Pemerintah Kolonial Barat rakyat diperintah oleh bangsa asing. Kekuasaan Bangsa Indonesia untuk mengatur bangsanya semakin hilang, digantikan oleh kekuasaan Bangsa Barat. Perubahan inilah yang paling penting untuk diperjuangkan. Tanpa kemerdekaan Bangsa Indonesia sulit mengatur dirinya sendiri. Dengan demikian, dalam bidang politik penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksaan pemerintahan Istana makin menipis. 

Disamping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan penguasa asing mengakibatkan makin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lungguh, upeti atau hasil bumi makin berkurang, bahkan hilang sebab kedudukannya telah berganti sebagai alat pemerintah Belanda. Perubahan dalam sistem politik juga terjadi dengan dikenalnya sistem pemerintahan baru.

Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati, pada masa pemerintah Kolonial Barat dikenal sistem pemerintahan Gubernur Jenderal, Residen, Bupati, dan seterusnya. Para penguasa kerajaan menjadi kehilangan kekuasaannya digantikan oleh kekuasaan pemerintah Kolonial Barat. Terbentuknya pemerintah Hindia Belanda dalam satu sisi menguntungkan bangsa Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda yang terpusat menyebabkan hubungan yang erat antara rakyat Indonesia dari berbagai daerah. 

Muncul perasaan senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Hindia Belanda. Munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional tidak lepas dari ikatan politik Hindia Belanda. Sebelum masa penjajahan Hindia Belanda, masyarakat Indonesia terkotak-kotak oleh sistem politik kerajaan. Terdapat puluhan kerajaan di berbagai daerah di Indonesia. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, berbagai daerah itu disatukan dalam satu identitas Hindia Belanda.

C.    Proses Politik Pada Masa Orde Lama

Politik Orde Lama sebagai masa pencarian jati diri bagi Bangsa Indonesia telah mengalami suatu proses yang cukup melelahkan. Betapa tidak, semenjak dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tugas demi tugas bangsa ini saling susul untuk segera diselesaikan. 

Dimulai dengan penyusunan badan kelengkapan negara, menumpas pemberontakan yang datang dari sekutu luar hingga menyelesaikan pemberontakan yang datang dari dalam negeri. Selain itu, bentuk dari pemerintahan Indonesia pun sempat mengalami beberapa kali perubahan sebelum akhirnya menunjukkan suatu bentuk demokrasi seperti sekarang, di antaranya yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik adalah bentuk Demokrasi Konstitusional, bentuk Demokrasi Terpimpin, bentuk Demokrasi Pancasila dan bentuk Demokrasi Reformasi.

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, maka sehari setelahnya, yakni pada 18 Agustus 1945 diadakan suatu sidang PPKI yang bertujuan untuk merumuskan struktur kenegaraan, perekonomian, pertahanan-keamanan, dan hal-hal pemerintahan lainnya. Dalam sidang tersebut dirumuskan tentang pembentukan kementrian yang terdiri atas 12 departemen, 4 kementrian negara dan 4 pejabat tinggi Negara. Lalu, Indonesia pun dibagi menjadi 8 provinsi yang terdiri atas, Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. 

Setelah itu, baru pada 22 Agustus 1945 diadakan rapat PPKI kembali yang berhasil merumuskan Komite Nasional Indonesia sebagai cikal bakal MPR beserta Badan Keamanan Rakyat sebagai cikal bakal TNI.

Pada periode ini, yaitu antara 1945- 1959 dijalankan Demokrasi Konstitusional yang berasaskan pada Republik Indonesia Serikat dengan konstitusi Parlementer. Namun, Setelah dijalankan ternyata sistem tersebut terbukti tidak sesuai dengan kepribadian dan cita-cita masyarakat Indonesia, walaupun sistem ini cukup berhasil dinegara-negara Asia lain. Maka tidak lama  setelah itu, munculah masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia yang terjadi antara 1959-1965 dengan diawali tuntutan masyarakat Jawa Barat untuk membubarkan Negara Pasundan dan diikuti dengan negara- negara  bagian lainnya di Indonesia.

Meskipun dicapai kata sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan, namun ternyata terdapat pihak-pihak yang tidak setuju dengan konsep tersebut dan tetap menginginkan Indonesia sebagai Negara Parlementer sehingga timbulah pemberontakan-pemberontakan, seperti pemberontakan Andi Azis di Makassar yang menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur (NIT) harus dipertahankan serta Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang didalangi oleh Dr. Soumokil. 

Selain itu, masih banyak pula ancaman-ancaman lain yang terjadi ketika itu, mulai dari pemberontakan DI/TII, PRRI, PERMESTA hingga peristiwa G30 S/PKI. Betapa sulitnya keadaan Indonesia di masa Orde Lama kala itu, karena selain Soekarno sebagai kepala negara harus menjaga segala bentuk ancaman yang terjadi terhadap stabilitas keamanan yang datangnya dari luar negeri, juga harus menjaga dan menumpas segala bentuk pemberontakan yang datangnya dari dalam negeri.

BAB III 

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pada perkembangannya, bangsa-bangsa lain yang lebih maju peradabannya, mereka berhasil mendirikan kekuasaan di beberapa tempat seperti Sumatra dan Kalimantan. Mereka memperkenalkan pengorganisasian kekuasaan dan politik secara lebih terpusat dalam bentuk berdirinya kerajaan kerajaan Hindu dan Budha.

Pada Pemerintah Kolonial Barat rakyat diperintah oleh bangsa asing. Kekuasaan bangsa Indonesia untuk mengatur bangsanya semakin hilang, digantikan oleh kekuasaan Bangsa Barat. Tanpa kemerdekaan Bangsa Indonesia sulit mengatur dirinya sendiri. Dengan demikian, dalam bidang politik penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksaan pemerintahan Istana makin menipis.

Pemerintahan Indonesia pun sempat mengalami beberapa kali perubahan sebelum akhirnya menunjukkan suatu bentuk demokrasi seperti sekarang, diantaranya yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo dalam Dasar-dasar ilmu politik adalah bentuk Demokrasi Konstitusional, bentuk Demokrasi Terpimpin, bentuk Demokrasi Pancasila dan bentuk Demokrasi Reformasi.

B.     Saran

Berkaca dari peristiwa-peristiwa Masa Pra Kolonial, Masa Kolonial dan Masa Orde Lama tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik tidaklah mudah. Semenjak Zaman nenek moyang kita dahulu, kita adalah masyarakat yang demokratis yang selalu bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. 

Maka jikalau ada perbedaan di antara kita, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah. Ingatlah kata-kata Soekarno tentang “Jas Merah” jangan sekali-kali melupakan sejarah. Artinya bahwa sejarah ada untuk kita pelajari agar kehidupan kita di masa depan bisa lebih baik lagi. Maka dari itu mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan aksi yang berguna bukannya separatisme dan aksi-aksi radikal, dengan tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan kita di masa lalu, menuju Indonesia hebat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.anneahira.com/sistem-penggajian-karyawan.htm

    http://ipsgampang.blogspot.com/2015/02/perubahan-politik-pada-masa-kolonial.html. Diakses tgl 13 maret 2015 pada jam 20:00

http://davesteven.blogspot.com/2011/04/sistem-politik-di-indonesia.html,. Diakses tgl 13 maret 2015 pada jam 21:50

http://demokrasi indonesia.blogspot.com/2014/08/sistem-politik-indonesia-sejarah.html,. Diakses tgl 13 maret 2015 pada jam 22:00

http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/orde-lama-soekarno/item179. Diakses tgl 15 maret 2015 pada jam 10:00

http://mrs-fishy.blogspot.com/2013/01/perkembangan-politik-di-indonesia-orde.html. Diakses tgl 15 maret 2015 pada jam 14:00

Demikianlah contoh makalah tentang Perbandingan Proses Politik Di Indonesia Masa Pra Kolonial, Masa Kolonial, Dan Masa Orde Lama. Semoga dapat lebih bermanfaat kembali.