Alasan Mengapa Diperlukan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Terdapat enam agenda reformasi, satu di antaranya adalah penegakan hukum. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari, media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN.

Alasan Mengapa Diperlukan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah:

1. Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji (seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji);

2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lan-lain);

3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas;

4. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan 

5. Pelanggaran oleh Wajib Pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. 

Oleh karena itu, Anda dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut.

Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan:

(1) Mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Padahal, ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi masalahmasalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan;

(2) Mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA, bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak, melanggar HAM, bersikap etnosentris padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran? Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan?;

(3) Mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan?;

(4) Mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan “bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Masalah yang keempat ini merupakan masalah klasik, artinya masalah ini sudah lama terjadi dalam praktik, tetapi sampai saat ini masih tetap belum dapat terselesaikan. Siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia?;

(5) Mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak? Sebagaimana kita tahu bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara, akan tetapi masih saja terdapat kasus di mana Wajib Pajak berusaha melakukan penghindaran pajak maupun rekayasa perpajakan yang bersifat melanggar hukum sebagaimana yang dilakukan PT. Asian Agri pada Tahun 2002-2005. Siapa yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran hukum di bidang perpajakan?

Jangan Hiraukan Orang Lain Berkata Negaitif !!!

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita pasti akan menemui sebuah problematika yang tidak disangka-sangka. Entah itu berasal dari internal maupun eksternal. Semua yang sudah kita lakukan mendapatkan perkataan negatif dari orang lain..
Jangan Hiraukan Orang Lain Berkata Negaitif

Lalu, Apakah kita siap menghadapi semua hal tersebut?

Jawabannya Anda Sendiri yang menentukan, apakah anda mampu mengendalikan emosi dalam diri Anda ataukan Anda akan merasa emosi dengan apa yang dikatakan orang lain terhadap Anda.

Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Pernahkah Anda berpikir, seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Jawaban Anda tentunya akan beragam. Mungkin ada yang menyatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Namun, mungkin juga ada di antara Anda yang menyatakan, tidak adanya hukum di masyarakat atau negara aman-aman saja, tidak ada masalah.

Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Pixabay.com
Bagaimana pendapat Anda? Setujukah Anda dengan pendapat pertama atau yang kedua?

Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan “Homo homini lupus”, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. 

Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero (106 – 43 SM) pernah menyatakan “Ubi societas ibi ius”, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting.

Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. 

Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.

Teori negara hukum dari Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Bagaimana dengan Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum.

Teori tentang tujuan negara dari Kranenburg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya termasuk Indonesia. Bagaimana tujuan Negara Republik Indonesia?

Tujuan Negara RI dapat kita temukan pada Pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea ke-4 sebagai berikut: ... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.... 

Dari bunyi alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan Negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni:
  1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  2. Memajukan kesejahteraan umum
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
  4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Bagaimana tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?

Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Anda dianjurkan untuk mengkaji Bab IX, Pasal 24, 24A, 24 B, 24 C, dan 25 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UUD NRI 1945 Pasal 24
  1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)
  2. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)
  3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.****)
Dalam pertimbangannya, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Bagaimana lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan?

Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945 ialah Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang. Tentang MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Anda perhatikan apa yang dimaksud dengan ketiga lembaga peradilan tersebut.

UU No. 48/2009 Pasal 1 ayat (2), (3), (4)
(2) Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3) Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(4) Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MA, KY, MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, tiga lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Bagaimana badan-badan peradilan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan?

Dalam teori tujuan negara, pada umumnya, ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia:
(1) Melaksanakan penertiban dan keamanan;
(2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya;
(3) Pertahanan; dan
(4) Menegakkan keadilan.

Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. 

Bagi Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam bidang peradilan, kita memiliki Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kopiku Pagi Ini

Kopiku pagi ini terasa sama dengan hari kemarin dan kemarennya.

Kopiku Pagi Ini
pixabay.com
Kopiku pagi ini terasa begitu nikmatnya walaupun kemarin dan kemarinnya saya juga merasakan kenikmatannya.

Kopiku pagi ini, mempunyai makna dalam segala aktivitasku ke depan.

kopiku, dimana kini kau berada?

Sungguh Hari ku kan kelam jika engkau tak ada di pagiku saat ini


Usaha Keras yang Melelahkan Akan Menghasilkan Kepuasan

"Usaha keras yang melelahkan dan menghasilkan akan menghasilkan kepuasan tersendiri."

Usaha Keras yang Melelahkan Akan Menghasilkan Kepuasan
Pixabay.com
Berbicara tentang sebuah pekerjaan ataupun kegiatan apapun itu baik didalam ruangan ataupun dilapangan pastinya akan membuat energi kita terkuras.

Saat energi kita terkuras tentu akan membuat fikiran kita juga ikut terkuras.
Dan itu akan membuat semangat kita drop atau turun.

Setelah semangat turun, apapun yang akan kita lakukan pasti akan terasa berat... Seolah apapun yang kita lakukan akan terasa tiasa artinya.

Namun teman-teman harus ingat, apapun usaha yang kita lakukan semuanya akan ada hasil yang menanti.

Oleh karena itu, bermodal dengan niat yang tulus kita harus tetap tanamkan dalam hati bahwa apapun yang kita kerjakan dengan hasil apapun, maka itu akan membuat kepuasan tersendiri.

Baik itu dari segi dunia mapun akhirat.

Semoga teman-teman yang hari ini sedang mengalami depresi, stres, drop semangat diberikan kekuatan dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari.

Aminn...

Sukses to a people.

Cara Mengganti Nomor HP Akun Indodax yang Sudah Mati (Terblokir)

Halo kawan, jumpa lagi bersama saya.. Kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman yang membuat saya sedikit pusing beberapa waktu lalu.. permasalahan yang saya alami yakni akun indodax saya tidak dapat melakukan transaksi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk melakukan transaksi di indodax wajib melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui SMS ataupun Google Authenticition.

Sedangkan nomer HP yang saya daftarkan sudah mati (terblokir) dan nomer alternatifnya juga mati pula. Ditambah lagi, Indodax melakukan peningkatan penggamanan untuk merubah pasword. Hal tersebut juga membutuhkan konfirmasi melalui nomer HP, dan nomer HP saya sudah mati, Waduh, galau bukan :(

Lalu bagaimana caranya mengganti nomer HP akun indodax yang sudah mati atau terblokir? atau bagaimana prosedurnya jika nomer HP lama dan nomer HP alternatif sudah tidak dapat dihubungi?

Cara Mengganti Nomer HP Akun Indodax yang Sudah Mati (Terblokir)


Ya.. pertanyaan itu yang saya cari di internet, saya cari-cari lalu saya temukan di blog help indodax. Lalu saya mencoba mempraktekkan. Namun agak sedikit berbeda,. Nah, saya langsung login di akun indodax saya, lalu saya menjumpai menu chat dibawah pojok kanan yang tertuju kepada admin indodax. Dengan sedikit perasaan yang tidak enak saya klik untuk menghubungi. 

Muncul kotak yang memerintahkan saya untuk mengisi data seperti nama, alamat e-mail, nomer hp alternatif dan keluhan lalu tekan enter atau ok. 

Tak lama, terlihat kotak tersebuh terlihat menghubungi admin. Lalu, muncul admin menyapa saya dan menanyakan keluhan yang sedang saya alami.

Dan sayapun ceritakan keluhan saya yakni ingin mengganti nomer HP indodax sebab nomer yang lama saya sudah mati. 

Admin lalu memberikan prosedurnya yakni mengisi data seperti berikut ini:
1. Scan KTP/Passport/SIM
2. Nomer ID KTP/Passport/SIM
3. Nama Lengkap
4. Alamat Rumah
5. Username
6. E-mail
7. Nomer HP lama
8. Nomer Hp baru

Setelah Data tersebut di isi, Admin menanyakan kesiapan saya karna akan dihubungi melalui telfon. Saya katakan "sekarang" lalu admin mengatakan bahwa akan menghubungi sesuai nomer antrian.

Lalu, Tak berapa lama, saya dibubungi oleh seseorang yang mengatakan bahwa dia dari indodax akan melakukan verifikasi melalui video call via WA, dan saya dipersilahkan untuk menyiapkan KTP saya. Setelah itu, saya persiapkan KTP dan ada video call dari nomer yang tadi (indodax) saya angkat namun tak ada gambarnya hanya saya saja yang kelihatan. (mungkin Adminnya malu hehhe)

Lalu saya ditanya data seperti yang saya kirim lewat chat admin sebelumnya, nama lengkap, alamat, username, email, nomer hp lama, dan nomer hp baru.
Setelah itu, admin memberi arahan untuk memegang KTP di bawah dagu seperti saya verifikati akun indodax.
.
Nah, setelah usai.. Admin mengatakan bahwa akan segera diproses. Telfon itu terjadi pukul 18.27 selama 3,27 menit. Tidak lama bukan..

Lalu sekitar pukul 19.39 saya mendapatkan email yang berisikan perubahan data nomer telfon yang saya ajukan sukses dan saya sudah bisa mengganti password baru seperti yang diminta indodax.

Demikianlah pengalaman saya mengganti nomer hp indodax yang sudah mati atau terblokir. Bila mana ada kata-kata yang kurang paham saya mohon maaf dan saya persilahkan untuk meninggalkan komentar dibawah ini.

Salam Profiiittttttt ..........